Kementerian · RUP 2026

Kementerian Dalam Negeri

Merencanakan 4.121 paket penyedia senilai Rp 4.87 T pada 2026, 190 paket di antaranya akan dilelang lewat tender atau seleksi (Rp 2.05 T). Riwayat tender dan pemenang di instansi ini ada di halaman LPSE-nya.

2027 2026

Paket penyedia4.121Rp 4.87 T

Tender & seleksi190Rp 2.05 T

Swakelola4.561Rp 1.86 T

Satuan kerja15+terbesar: DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bulan pemilihan

Kapan paket direncanakan dilelang. Klik bulan untuk melihat paketnya.

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agu

Rp 1.39 TSep

Okt

Nov

Des

Satuan kerja dengan rencana terbesar

Urut pagu paket penyedia 2026. Klik untuk menyaring daftar.

DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL205 · Rp 1.38 T
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL241 · Rp 1.33 T
SEKRETARIAT JENDERAL719 · Rp 818.68 M
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN550 · Rp 343.39 M
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH204 · Rp 242.80 M
IPDN KAMPUS JATINANGOR408 · Rp 155.93 M
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA266 · Rp 86.00 M
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI131 · Rp 82.93 M
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH231 · Rp 66.75 M
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA192 · Rp 60.11 M
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA50 · Rp 24.33 M
INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT17 · Rp 21.50 M
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU31 · Rp 21.13 M
IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT24 · Rp 20.26 M
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM80 · Rp 19.69 M

Daftar paket penyedia 2026

1 paket · metode E-Purchasing · pemilihan November 2025. Hapus filter

Paket	Satuan kerja	Metode	Pemilihan	Pagu
Belanja Peralatan & Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda - Pengadaan Manlift Taman Balekambang (DISBUDPAR)RUP 64930426 · APBN	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	E-Purchasing	Nov 2025	Rp 150.0 Jt

Mau tahu siapa yang biasanya memenangkan paket seperti ini di Kementerian Dalam Negeri, berapa harga penawarannya, dan kapan tendernya benar-benar dibuka? Tanyakan ke AI Analyst Bidnesia.

Coba gratis

Sumber: SIRUP LKPP, rekap publik Kementerian Dalam Negeri (id K3), diperbarui 19 Oktober 2026. Pagu = nilai rencana, bukan HPS.