Kementerian · RUP 2026

Kementerian Dalam Negeri

Merencanakan 4.121 paket penyedia senilai Rp 4.87 T pada 2026, 190 paket di antaranya akan dilelang lewat tender atau seleksi (Rp 2.05 T). Riwayat tender dan pemenang di instansi ini ada di halaman LPSE-nya.

Paket penyedia4.121Rp 4.87 T
Tender & seleksi190Rp 2.05 T
Swakelola4.561Rp 1.86 T
Satuan kerja15+terbesar: DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bulan pemilihan

Kapan paket direncanakan dilelang. Klik bulan untuk melihat paketnya.

Nov
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Rp 1.39 TSep
Okt
Nov
Des

Satuan kerja dengan rencana terbesar

Urut pagu paket penyedia 2026. Klik untuk menyaring daftar.

Daftar paket penyedia 2026

4 paket · DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA · pemilihan November 2026. Hapus filter

PaketSatuan kerjaMetodePemilihanPagu
Belanja Jasa Lainnya - Dukungan Fasilitasi PKK terhadap Cinta Olahraga agar Tercipta Keluarga yang Sportif melalui Penyelenggaraan Funwalk dalam rangka Peringatan Hari Ibu di DKI Jakarta dalam rangka Dukungan Penguatan Pelaksanaan Fungsi Bidang Pembinaan Karakter Keluarga dalam Fasilitasi 10 Program Pokok PKK (POKJA I)RUP 68179134 · APBNDIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESATenderNov 2026Rp 1.10 M
Belanja Jasa Lainnya - Asistensi Penataan Kelompok PKK di Desa/Kelurahan dalam rangka Fasillitasi Tata Kelola Kelembagaan PKKRUP 68179947 · APBNDIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESAPengadaan LangsungNov 2026Rp 146.0 Jt
Fullboard Meeting dalam rangka Pembahasan dan Finalisasi RANPERMEN Perubahan tentang Perencanaan TA 2026RUP 66267263 · APBNDIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESADikecualikanNov 2026Rp 55.2 Jt
Belanja Bahan dalam rangka Pembahasan dan Finalisasi RANPERMEN Perubahan tentang Perencanaan TA 2026RUP 66267231 · APBNDIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESAPengadaan LangsungNov 2026Rp 6.9 Jt

Mau tahu siapa yang biasanya memenangkan paket seperti ini di Kementerian Dalam Negeri, berapa harga penawarannya, dan kapan tendernya benar-benar dibuka? Tanyakan ke AI Analyst Bidnesia.

Coba gratis

Sumber: SIRUP LKPP, rekap publik Kementerian Dalam Negeri (id K3), diperbarui 19 Oktober 2026. Pagu = nilai rencana, bukan HPS.