Tender · 2026 · Akan ditenderkan

Jasa Pengelolaan Tenaga Alih Daya dan Tenaga Alih Daya Pendukung untuk 5 Kantor Perwakilan SKK Migas (Sumatera Bagian Utara (Pekanbaru); Sumatera Bagian Selatan (Palembang); Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Surabaya); Kalimantan dan Sulawesi (Balikpapan) dan Papua dan Maluku (Sorong)

Direncanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (Instansi lain), dengan pagu Rp 32.43 M dan pemilihan penyedia direncanakan November 2025.

Rincian rencana

Kode RUP
61679351
Pagu
Rp 32.433.598.853
Metode pemilihan
Tender
Jenis pengadaan
Jasa Lainnya
Sumber dana
Lainnya
Waktu pemilihan
November 2025
Instansi
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi
Satuan kerja
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi
Untuk usaha kecil
Ya
Produk dalam negeri
Ya
Diumumkan di SIRUP
13 Nov 2025
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu 1. Lainnya 2026 Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi - 32433598853 Total Pagu 32433598853
Aspek Sosial
Tidak
Januari 2026
Desember 2026
Aspek Ekonomi
Tidak
November 2025
Desember 2025
Pra DIPA / DPA
Tidak
Aspek Lingkungan
Tidak
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi 1. DKI Jakarta Jakarta Selatan (Kota) Wisma Mulia, Jl. Gatot Subroto No.42 Lantai 35, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710
Volume Pekerjaan
1
Pemanfaatan Barang/Jasa
Mulai Akhir Januari 2026 Desember 2026
Jadwal Pemilihan Penyedia
Mulai Akhir November 2025 Desember 2025
Jadwal Pelaksanaan Kontrak
Mulai Akhir Januari 2026 Desember 2026
Terdeteksi Bidnesia
16 Okt 2026

Uraian pekerjaan

Ruang Lingkup tertuang dalam KAK

Begitu paket ini tayang di LPSE, Bidnesia bisa langsung menunjukkan HPS, peserta, dan rekam jejak pesaingnya. Daftar gratis untuk mengikuti instansi ini.

Ikuti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi

Sumber: SIRUP LKPP, kode RUP 61679351. Data rencana dapat direvisi instansi; nilai pagu bukan HPS dan bukan nilai kontrak.