Tender · 2026 · Akan ditenderkan
Pengadaan Konstruksi Fisik Gedung Kantor dan Rumah Genset Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026
Direncanakan oleh IM16 KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI PUTUSSIBAU, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian), dengan pagu Rp 19.15 M dan pemilihan penyedia direncanakan Mei 2026.

Rincian rencana
- Kode RUP
- 62334009
- Pagu
- Rp 19.150.000.000
- Metode pemilihan
- Tender
- Jenis pengadaan
- Pekerjaan Konstruksi
- Sumber dana
- APBN
- Waktu pemilihan
- Mei 2026
- Instansi
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Satuan kerja
- IM16 KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI PUTUSSIBAU
- Untuk usaha kecil
- Tidak
- Produk dalam negeri
- Ya
- Diumumkan di SIRUP
- 22 Mei 2026
- Mei 2026
- Juni 2026
- Juni 2026
- Desember 2026
- Sumber Dana
- No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu 1. APBN - PNBP (D) 2026 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan WA.6163.EBB.971.051.0A.533121 19150000000 Total Pagu 19150000000
- Aspek Sosial
- Tidak
- Aspek Ekonomi
- Tidak
- Pra DIPA / DPA
- Tidak
- Aspek Lingkungan
- Tidak
- Lokasi Pekerjaan
- No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi 1. Kalimantan Barat Kapuas Hulu (Kab.) Jl. Jalan Pasar Inpres No.1, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711
- Volume Pekerjaan
- 1 Paket
- Alasan Bukan UMKM
- Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstuksi/Jasa Lainnya memiliki nilai Pagu Anggaran > Rp. 15 miliar.
- Pemanfaatan Barang/Jasa
- Mulai Akhir Juni 2026 Desember 2026
- Jadwal Pemilihan Penyedia
- Mulai Akhir Mei 2026 Juni 2026
- Terdeteksi Bidnesia
- 16 Okt 2026
Uraian pekerjaan
Pengadaan Konstruksi Fisik Gedung Kantor dan Rumah Genset Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026 ( 2042, M2, @ 9336925 );
Begitu paket ini tayang di LPSE, Bidnesia bisa langsung menunjukkan HPS, peserta, dan rekam jejak pesaingnya. Daftar gratis untuk mengikuti instansi ini.
Ikuti Kementerian Imigrasi dan PemasyarakatanSumber: SIRUP LKPP, kode RUP 62334009. Data rencana dapat direvisi instansi; nilai pagu bukan HPS dan bukan nilai kontrak.
