Beranda / Rencana Pengadaan / Kota Pasuruan / RUP 63342238 Rincian rencana Kode RUP 63342238 Pagu Rp 67.500.000 Metode pemilihan Pengadaan Langsung Sumber dana APBD Waktu pemilihan Mei 2026 Instansi Kota Pasuruan Satuan kerja BADAN PENDAPATAN DAERAH Terdeteksi Bidnesia 16 Okt 2026 Paket lain dari BADAN PENDAPATAN DAERAH Belanja Tagihan Listrik (Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) Dikecualikan · Jan 2026 Rp 110.0 Jt Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah) Pengadaan Langsung · Agu 2026 Rp 100.0 Jt Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan) E-Purchasing · Jan 2026 Rp 88.7 Jt Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen (Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah) Pengadaan Langsung · Feb 2026 Rp 85.0 Jt Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah) E-Purchasing · Jan 2026 Rp 61.6 Jt Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan) E-Purchasing · Jan 2026 Rp 50.7 Jt Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Sim PBB (Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah) Pengadaan Langsung · Mar 2026 Rp 50.0 Jt Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Simpatda (Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah) E-Purchasing · Mar 2026 Rp 50.0 Jt
Begitu paket ini tayang di LPSE, Bidnesia bisa langsung menunjukkan HPS, peserta, dan rekam jejak pesaingnya. Daftar gratis untuk mengikuti instansi ini.
Ikuti Kota Pasuruan Sumber: SIRUP LKPP, kode RUP 63342238. Data rencana dapat direvisi instansi; nilai pagu bukan HPS dan bukan nilai kontrak.
