Tender · 2026 · Akan ditenderkan

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design & Build) Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu dan Layanan Akademik IAIN Pontianak Tahun Anggaran 2026

Direncanakan oleh IAIN PONTIANAK 424302, Kementerian Agama (Kementerian), dengan pagu Rp 37.35 M dan pemilihan penyedia direncanakan April 2026.

Rincian rencana

Kode RUP
65716600
Pagu
Rp 37.350.715.000
Metode pemilihan
Tender
Jenis pengadaan
Pekerjaan Konstruksi,Jasa Konsultansi
Sumber dana
APBN
Waktu pemilihan
April 2026
Instansi
Kementerian Agama
Satuan kerja
IAIN PONTIANAK 424302
Untuk usaha kecil
Tidak
Produk dalam negeri
Ya
Diumumkan di SIRUP
19 Feb 2026
Mei 2026
Desember 2026
April 2026
Mei 2026
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu 1. APBN - SBSN (T) 2026 Kementerian Agama DK.2132.RBJ.002.051.0A.533111 2574832000 2. APBN - SBSN (T) 2026 Kementerian Agama DK.2132.RBJ.002.051.0A.533111 34775883000 Total Pagu 37350715000
Aspek Sosial
Ya
Aspek Ekonomi
Ya
Desember 2026
Desember 2026
Pra DIPA / DPA
Tidak
Aspek Lingkungan
Ya
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi 1. Kalimantan Barat Pontianak (Kota) Jl. Letjend. Soeprapto No. 19 Pontianak 78122 2. Kalimantan Barat Pontianak (Kota) Jl. Letjend. Soeprapto No. 19 Pontianak 78122
Volume Pekerjaan
1 Paket
Alasan Bukan UMKM
Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstuksi/Jasa Lainnya memiliki nilai Pagu Anggaran > Rp. 15 miliar.
Paket Terkonsolidasi
No. Kode RUP Nama Paket 1. : [62360063] : [Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu dan Layanan Akademik IAIN Pontianak Tahun Anggaran 2026] 2. : [62360256] : [Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu dan Layanan Akademik IAIN Pontianak Tahun Anggaran 2026]
Terdeteksi Bidnesia
16 Okt 2026

Uraian pekerjaan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Begitu paket ini tayang di LPSE, Bidnesia bisa langsung menunjukkan HPS, peserta, dan rekam jejak pesaingnya. Daftar gratis untuk mengikuti instansi ini.

Ikuti Kementerian Agama

Sumber: SIRUP LKPP, kode RUP 65716600. Data rencana dapat direvisi instansi; nilai pagu bukan HPS dan bukan nilai kontrak.