Penunjukan Langsung · 2026 · Penunjukan Langsung
Pembangunan Pengendalian Sedimen Anak Sungai Tukka (Sungai Sigala-Gala) Kab. Tapteng (Rehab Rekon Pasca Bencana Sumatera); Kabupaten Tapanuli Tengah; Sumatera Utara; 1 Unit; 0,02 Juta m3; F; K; SYC
Direncanakan oleh 694181 / SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA II PROVINSI SUMATERA UTARA, Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian), dengan pagu Rp 25.00 M dan pemilihan penyedia direncanakan Februari 2026.
Rincian rencana
- Kode RUP
- 66867099
- Pagu
- Rp 25.000.000.000
- Metode pemilihan
- Penunjukan Langsung
- Jenis pengadaan
- Pekerjaan Konstruksi
- Sumber dana
- APBN
- Waktu pemilihan
- Februari 2026
- Instansi
- Kementerian Pekerjaan Umum
- Satuan kerja
- 694181 / SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA II PROVINSI SUMATERA UTARA
- Untuk usaha kecil
- Tidak
- Produk dalam negeri
- Ya
- Diumumkan di SIRUP
- 9 Apr 2026
- Maret 2026
- Desember 2026
- Sumber Dana
- No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu 1. APBN 2026 Kementerian Pekerjaan Umum FC.7692.CBH.001.103.0B.534121 25000000000 Total Pagu 25000000000
- Aspek Sosial
- Tidak
- Aspek Ekonomi
- Tidak
- Februari 2026
- Maret 2026
- Pra DIPA / DPA
- Tidak
- Aspek Lingkungan
- Tidak
- Lokasi Pekerjaan
- No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi 1. Sumatera Utara Tapanuli Tengah (Kab.) KAB. TAPANULI TENGAH
- Volume Pekerjaan
- 1.0 Unit
- Pemanfaatan Barang/Jasa
- Mulai Akhir Maret 2026 Desember 2026
- Jadwal Pemilihan Penyedia
- Mulai Akhir Februari 2026 Maret 2026
- Jadwal Pelaksanaan Kontrak
- Mulai Akhir Maret 2026 Desember 2026
- Terdeteksi Bidnesia
- 16 Okt 2026
Uraian pekerjaan
Pembangunan Pengendalian Sedimen Anak Sungai Tukka (Sungai Sigala-Gala) Kab. Tapteng (Rehab Rekon Pasca Bencana Sumatera); Kabupaten Tapanuli Tengah; Sumatera Utara; 1 Unit; 0,02 Juta m3; F; K; SYC
Begitu paket ini tayang di LPSE, Bidnesia bisa langsung menunjukkan HPS, peserta, dan rekam jejak pesaingnya. Daftar gratis untuk mengikuti instansi ini.
Ikuti Kementerian Pekerjaan UmumSumber: SIRUP LKPP, kode RUP 66867099. Data rencana dapat direvisi instansi; nilai pagu bukan HPS dan bukan nilai kontrak.