Tender · 2026 · Akan ditenderkan
Facility Management LKPP Tahun Anggaran 2026
Direncanakan oleh LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga), dengan pagu Rp 16.40 M dan pemilihan penyedia direncanakan Desember 2025.

Rincian rencana
- Kode RUP
- 67254714
- Pagu
- Rp 16.395.190.000
- Metode pemilihan
- Tender
- Jenis pengadaan
- Jasa Lainnya
- Sumber dana
- APBN
- Waktu pemilihan
- Desember 2025
- Instansi
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Satuan kerja
- LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
- Untuk usaha kecil
- Tidak
- Produk dalam negeri
- Ya
- Diumumkan di SIRUP
- 7 Jun 2026
- Sumber Dana
- No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu 1. APBN - RUPIAH MURNI (A) 2026 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah WA.6600.EBA.994.002.0B.522191 16395190000 Total Pagu 16395190000
- Aspek Sosial
- Tidak
- Januari 2026
- Desember 2026
- Aspek Ekonomi
- Tidak
- Desember 2025
- Desember 2025
- History Paket
- 65937998 - Facility Management LKPP Tahun Anggaran 2026
- Pra DIPA / DPA
- Tidak
- Aspek Lingkungan
- Tidak
- Lokasi Pekerjaan
- No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi 1. DKI Jakarta Jakarta Selatan (Kota) Gedung LKPP Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B
- Volume Pekerjaan
- 1 paket
- Alasan Bukan UMKM
- Kompetensi tidak sesuai dengan usaha kecil
- Pemanfaatan Barang/Jasa
- Mulai Akhir Januari 2026 Desember 2026
- Terdeteksi Bidnesia
- 16 Okt 2026
Uraian pekerjaan
Pengelolaan keamanan Pengelolaan kebersihan Pengelolaan keandalan teknis Pengelolaan K3 gedung Pengelolaan pengemudi Pengelolaan Front Office Pengelolaan Sekretaris Seluruh ruang lingkup dalam pengelolaan Gedung LKPP diatas disesuaikan dengan kondisi dan situasi dari Gedung LKPP.
Begitu paket ini tayang di LPSE, Bidnesia bisa langsung menunjukkan HPS, peserta, dan rekam jejak pesaingnya. Daftar gratis untuk mengikuti instansi ini.
Ikuti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahSumber: SIRUP LKPP, kode RUP 67254714. Data rencana dapat direvisi instansi; nilai pagu bukan HPS dan bukan nilai kontrak.
