Tender · 2026 · Akan ditenderkan
6. Pelaksanaan Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)
Direncanakan oleh SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Kementerian), dengan pagu Rp 1.11 T dan pemilihan penyedia direncanakan Desember 2026.
Rincian rencana
- Kode RUP
- 67429882
- Pagu
- Rp 1.110.000.000.000
- Metode pemilihan
- Tender
- Jenis pengadaan
- Barang
- Sumber dana
- APBN
- Waktu pemilihan
- Desember 2026
- Instansi
- Kementerian Kelautan Dan Perikanan
- Satuan kerja
- SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
- Untuk usaha kecil
- Tidak
- Produk dalam negeri
- Tidak
- Diumumkan di SIRUP
- 6 Jul 2026
- Sumber Dana
- No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu 1. APBN - PINJAMAN LUAR NEGERI (B) 2026 Kementerian Kelautan Dan Perikanan HB.2350.RAL.003.052.0B.532111 263949342000 2. APBN - PINJAMAN LUAR NEGERI (B) 2026 Kementerian Kelautan Dan Perikanan HB.2350.RAL.003.052.0A.532111 846050658000 Total Pagu 1110000000000
- Aspek Sosial
- Tidak
- Aspek Ekonomi
- Tidak
- Desember 2026
- Desember 2026
- History Paket
- 62667392 - 6. Pelaksanaan Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)
- Pra DIPA / DPA
- Tidak
- Aspek Lingkungan
- Tidak
- Lokasi Pekerjaan
- No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi 1. DKI Jakarta Jakarta Pusat (Kota) Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan
- Volume Pekerjaan
- 1 Paket
- Alasan Bukan UMKM
- Kompetensi tidak sesuai dengan usaha kecil
- Pemanfaatan Barang/Jasa
- Mulai Akhir Desember 2026 Desember 2026
- Jadwal Pemilihan Penyedia
- Mulai Akhir Desember 2026 Desember 2026
- Terdeteksi Bidnesia
- 16 Okt 2026
Uraian pekerjaan
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
Begitu paket ini tayang di LPSE, Bidnesia bisa langsung menunjukkan HPS, peserta, dan rekam jejak pesaingnya. Daftar gratis untuk mengikuti instansi ini.
Ikuti Kementerian Kelautan Dan PerikananSumber: SIRUP LKPP, kode RUP 67429882. Data rencana dapat direvisi instansi; nilai pagu bukan HPS dan bukan nilai kontrak.