Tender · 2026 · Akan ditenderkan
Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Terpusat dan PSU Pendukungnya di Kabupaten Tapanuli Selatan II
Direncanakan oleh 03 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian), dengan pagu Rp 60.96 M dan pemilihan penyedia direncanakan Juli 2026.
Rincian rencana
- Kode RUP
- 67527104
- Pagu
- Rp 60.963.721.000
- Metode pemilihan
- Tender
- Jenis pengadaan
- Pekerjaan Konstruksi
- Sumber dana
- APBN
- Waktu pemilihan
- Juli 2026
- Instansi
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Satuan kerja
- 03 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara
- Untuk usaha kecil
- Tidak
- Produk dalam negeri
- Ya
- Diumumkan di SIRUP
- 20 Jul 2026
- Juli 2026
- Juli 2026
- Sumber Dana
- No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu 1. APBN - RUPIAH MURNI (A) 2026 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman IA.7659.RBB.003.101.0A.526113 60963721000 Total Pagu 60963721000
- Agustus 2026
- Desember 2026
- Aspek Sosial
- Tidak
- Aspek Ekonomi
- Tidak
- History Paket
- 67412850 - Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Terpusat dan PSU Pendukungnya di Kabupaten Tapanuli Selatan II
- Pra DIPA / DPA
- Tidak
- Aspek Lingkungan
- Tidak
- Lokasi Pekerjaan
- No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi 1. Sumatera Utara Tapanuli Selatan (Kab.) Perkebunan Marpinggan Tapanuli Selatan
- Volume Pekerjaan
- 186 UNIT
- Alasan Bukan UMKM
- Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstuksi/Jasa Lainnya memiliki nilai Pagu Anggaran > Rp. 15 miliar.
- Pemanfaatan Barang/Jasa
- Mulai Akhir Agustus 2026 Desember 2026
- Terdeteksi Bidnesia
- 16 Okt 2026
Uraian pekerjaan
1. Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Terpusat dan PSU Pendukungnya di KabupatenTapanuli Selatan II ( 186 UNIT ) ( 186, UNIT, @ 327761941 );
Begitu paket ini tayang di LPSE, Bidnesia bisa langsung menunjukkan HPS, peserta, dan rekam jejak pesaingnya. Daftar gratis untuk mengikuti instansi ini.
Ikuti Kementerian Perumahan dan Kawasan PermukimanSumber: SIRUP LKPP, kode RUP 67527104. Data rencana dapat direvisi instansi; nilai pagu bukan HPS dan bukan nilai kontrak.