Seleksi · 2026 · Akan ditenderkan
Developing Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) for Palembang
Direncanakan oleh KANTOR MENTERI NEGARA PPN BAPPENAS, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian), dengan pagu Rp 9.50 M dan pemilihan penyedia direncanakan Agustus 2026.

Rincian rencana
- Kode RUP
- 67648951
- Pagu
- Rp 9.500.000.000
- Metode pemilihan
- Seleksi
- Jenis pengadaan
- Jasa Konsultansi
- Sumber dana
- APBN
- Waktu pemilihan
- Agustus 2026
- Instansi
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
- Satuan kerja
- KANTOR MENTERI NEGARA PPN BAPPENAS
- Untuk usaha kecil
- Tidak
- Produk dalam negeri
- Ya
- Diumumkan di SIRUP
- 11 Agu 2026
- Sumber Dana
- No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu 1. APBN - HIBAH LUAR NEGERI (I) 2027 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional CK.6271.AEA.903.903.0A.522131 2850000000 2. APBN - HIBAH LUAR NEGERI (I) 2026 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional CK.6271.AEA.903.903.0A.522131 6650000000 Total Pagu 9500000000
- Agustus 2026
- September 2026
- Aspek Sosial
- Ya
- Aspek Ekonomi
- Ya
- History Paket
- 66011371 - Developing Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) for Palembang
- Pra DIPA / DPA
- Tidak
- September 2026
- Juni 2027
- Aspek Lingkungan
- Ya
- Lokasi Pekerjaan
- No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi 1. DKI Jakarta Jakarta Pusat (Kota) BAPPENAS
- Volume Pekerjaan
- 1 Paket
- Alasan Bukan UMKM
- Kompetensi tidak sesuai dengan usaha kecil
- Pemanfaatan Barang/Jasa
- Mulai Akhir September 2026 Juni 2027
- Terdeteksi Bidnesia
- 16 Okt 2026
Uraian pekerjaan
RUANG LINGKUP: The objective of the consultant is to support the Government of Indonesia and the City of Palembang in formulating a policy-oriented, implementable, and measurable Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), in accordance with the Terms of Reference (ToR) for the SUMP Palembang assignment and the World Bank Environmental and Social Framework (ESF). The appointed consultant will undertake: b. Comprehensive stocktaking and diagnostic analysis of current urban spatial and mobility conditions; c. Extensive consultations with the general public, relevant local government agencies, and technical ministries to identify development needs, long-term vision, spatial growth scenarios, urban mobility trends, and strategies to address identified barriers; d. Accessibility and service equity analysis through the use of appropriate transport modeling and survey tools.
Begitu paket ini tayang di LPSE, Bidnesia bisa langsung menunjukkan HPS, peserta, dan rekam jejak pesaingnya. Daftar gratis untuk mengikuti instansi ini.
Ikuti Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalSumber: SIRUP LKPP, kode RUP 67648951. Data rencana dapat direvisi instansi; nilai pagu bukan HPS dan bukan nilai kontrak.
