Tender · 2026 · Akan ditenderkan

Thermal Ablation

Direncanakan oleh SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS, Kementerian Kesehatan (Kementerian), dengan pagu Rp 1.11 T dan pemilihan penyedia direncanakan Agustus 2026.

Rincian rencana

Kode RUP
67451298
Pagu
Rp 1.109.453.636.000
Metode pemilihan
Tender
Jenis pengadaan
Barang
Sumber dana
APBN
Waktu pemilihan
Agustus 2026
Instansi
Kementerian Kesehatan
Satuan kerja
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS
Untuk usaha kecil
Tidak
Produk dalam negeri
Tidak
Diumumkan di SIRUP
9 Jul 2026
Sumber Dana
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu 1. APBN - PINJAMAN LUAR NEGERI (B) 2027 Kementerian Kesehatan DX.7951.QEO.001.051.00.526112 443781454400 2. APBN - PINJAMAN LUAR NEGERI (B) 2028 Kementerian Kesehatan DX.7951.QEO.001.051.00.526112 443781454400 3. APBN - PINJAMAN LUAR NEGERI (B) 2026 Kementerian Kesehatan DX.7951.QEO.001.051.00.526112 221890727200 Total Pagu 1109453636000
Agustus 2026
Februari 2027
Aspek Sosial
Ya
Aspek Ekonomi
Ya
Februari 2027
Juli 2031
Pra DIPA / DPA
Tidak
Aspek Lingkungan
Tidak
Lokasi Pekerjaan
No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi 1. DKI Jakarta Jakarta Selatan (Kota) Jln. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9 Jakarta Selatan
Volume Pekerjaan
9818 units
Alasan Bukan UMKM
Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstuksi/Jasa Lainnya memiliki nilai Pagu Anggaran > Rp. 15 miliar.
Pemanfaatan Barang/Jasa
Mulai Akhir Februari 2027 Juli 2031
Jadwal Pemilihan Penyedia
Mulai Akhir Agustus 2026 Februari 2027
Terdeteksi Bidnesia
16 Okt 2026

Uraian pekerjaan

Pengadaan dan distribusi Thermal Ablation di Puskesmas wilayah Indonesia, terdiri dari : Lot 1 : Regional Sumatera dan Kalimantan 3625 unit Lot 2 : Regional Jawa 3224 unit Lot 3 : Regional Sulawesi dan Wilayah Timur 2969 unit

Begitu paket ini tayang di LPSE, Bidnesia bisa langsung menunjukkan HPS, peserta, dan rekam jejak pesaingnya. Daftar gratis untuk mengikuti instansi ini.

Ikuti Kementerian Kesehatan

Sumber: SIRUP LKPP, kode RUP 67451298. Data rencana dapat direvisi instansi; nilai pagu bukan HPS dan bukan nilai kontrak.