Tender · 2026 · Akan ditenderkan
Spirometer
Direncanakan oleh SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS, Kementerian Kesehatan (Kementerian), dengan pagu Rp 384.90 M dan pemilihan penyedia direncanakan Oktober 2026.
Rincian rencana
- Kode RUP
- 67672593
- Pagu
- Rp 384.897.744.000
- Metode pemilihan
- Tender
- Jenis pengadaan
- Barang
- Sumber dana
- APBN
- Waktu pemilihan
- Oktober 2026
- Instansi
- Kementerian Kesehatan
- Satuan kerja
- SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS
- Untuk usaha kecil
- Tidak
- Produk dalam negeri
- Tidak
- Diumumkan di SIRUP
- 19 Agu 2026
- Sumber Dana
- No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu 1. APBN - PINJAMAN LUAR NEGERI (B) 2027 Kementerian Kesehatan DX.7951.QEO.001.051.00.526112 153959097600 2. APBN - PINJAMAN LUAR NEGERI (B) 2026 Kementerian Kesehatan DX.7951.QEO.001.051.00.526112 76979548800 3. APBN - PINJAMAN LUAR NEGERI (B) 2028 Kementerian Kesehatan DX.7951.QEO.001.051.00.526112 153959097600 Total Pagu 384897744000
- Agustus 2027
- Juli 2030
- Agustus 2028
- Juli 2030
- Aspek Sosial
- Ya
- Oktober 2026
- Agustus 2027
- Aspek Ekonomi
- Ya
- History Paket
- 64504843 - Spirometer
- Pra DIPA / DPA
- Tidak
- Aspek Lingkungan
- Ya
- Lokasi Pekerjaan
- No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi 1. DKI Jakarta Jakarta Selatan (Kota) Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta Selatan
- Volume Pekerjaan
- 7182 unit
- Alasan Bukan UMKM
- Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstuksi/Jasa Lainnya memiliki nilai Pagu Anggaran > Rp. 15 miliar.
- Terdeteksi Bidnesia
- 16 Okt 2026
Uraian pekerjaan
Pengadaan dan pemeliharaan 7182 unit yang terdiiri dari : 1. Lot 1 : Regional Sumatera 2431 unit 2. Lot 2 : Regional Klaimantan, Jawa dan Nusa Tenggara 2504 unit 3. Lot 3 : Regional Sulawesi dan Timur 2247 unit
Begitu paket ini tayang di LPSE, Bidnesia bisa langsung menunjukkan HPS, peserta, dan rekam jejak pesaingnya. Daftar gratis untuk mengikuti instansi ini.
Ikuti Kementerian KesehatanSumber: SIRUP LKPP, kode RUP 67672593. Data rencana dapat direvisi instansi; nilai pagu bukan HPS dan bukan nilai kontrak.